Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kebijakan Implementasi UNCAC
Ruang lingkup penyusunan kajian rekomendasi kebijakan implementasi UNCAC meliputi pengkajian terhadap 48 dari 53 rekomendasi hasil review UNCAC (dengan mengecualikan 5 rekomendasi terhadap Bab III Kriminalisasi dan Penegakan Hukum yang menjadi ruang lingkup Program Prioritas Nasional TA 2025 tentang penyusunan Rekomendasi Kebijakan terhadap Rancangan undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) guna menghasilkan:
- Asesmen Kondisi Eksisting dan Identifikasi Kesenjangan, meliputi pengidentifikasian legislasi, regulasi, kebijakan dan praktik yang telah diterbitkan atau dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia terkait butir-butir rekomendasi review UNCAC serta kesenjangan yang masih ada terhadap kewajiban dalam pasal-pasal UNCAC serta panduan legislatif serta teknis implementasinya. Dalam matriks juga mencakup identifikasi keterkaitan butir rekomendasi dengan instrumen-instrumen OECD.
- Identifikasi dan Analisis Pemangku Kepentingan (Stakeholder Mapping), meliputi a. Pemetaan Kementerian/Lembaga yang relevan dengan implementasi UNCAC b. Analisis peran Kementerian/Lembaga dalam implementasi UNCAC c. Pemetaan stakeholder lain dalam implementasi UNCAC (akademisi, sektor swasta, CSO, dan sebagainya) d. Analisis peran stakeholder yang relevan dengan implementasi UNCAC
- Perumusan Rekomendasi Kebijakan dan Regulasi, meliputi usulan substansi peraturan yang perlu direvisi atau disusun serta usulan kebijakan atau praktik yang dapat dilakukan, yang dapat merujuk pada praktik baik yang telah dijalankan oleh negara lain atau organisasi internasional, untuk meningkatkan kesesuaian peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah Republik Indonesia terhadap standar-standar UNCAC. Rekomendasi agar juga mencakup strategi pencapaan dan identifikasi quick wins yang dapat menjadi prioritas pertama jangka pendek.
- Workshop Diseminasi Rekomendasi Kebijakan.
Tender Paket Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kebijakan Implementasi UNCAC ini sepenuhnya milik LPSE Kementerian Keuangan, silahkan visit website sumber yang tertera pada rangkuman diatas.
Dapatkan informasi Terbaru seputar Tender Pengadaan Barang dan Jasa secara GRATIS dan juga terlengkap dari seluruh Indonesia hanya di Tenderkita.com, disini kami menyediakan informasi langsung dari website-website yang mengadakan tender/lelang secara terbuka.