Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mengonfirmasi bahwa proses tender proyek baru untuk berbagai pembangunan baru di IKN akan dimulai pada Mei 2025. Langkah ini diambil setelah dibukanya blokir anggaran pembangunan tahap kedua IKN. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahap pertama senilai Rp 5,3 triliun yang sebelumnya diblokir. Dengan anggaran yang telah dibuka ini, Otorita IKN akan segera memulai tender untuk berbagai paket pekerjaan untuk melanjutkan pembangunan IKN yang menjadi kewenangan mereka.
Pada tahap pertama tender proyek baru yang dijadwalkan dimulai pada pertengahan Mei, fokus utama adalah pembangunan jalan di kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP). Proyek ini mencakup subwilayah KIPP 1A, 1B, dan 1C, dengan nilai proyek mencapai Rp 3,4 triliun, yang akan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai pada tahap sebelumnya.
Selain itu, Otorita IKN juga akan memulai tender untuk penataan kawasan Sepaku, yang bertujuan untuk mencegah perkembangan area kumuh di sekitar IKN. Proses tender proyek baru ini diharapkan dapat dilaksanakan pada Mei 2025, sejalan dengan dimulainya tahap pertama proyek-proyek baru.
Basuki juga menjelaskan bahwa proyek lainnya, seperti pembangunan fasilitas yudikatif dan legislatif, termasuk gedung DPR/MPR/DPD serta hunian untuk hakim Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), akan dilaksanakan setelah penandatanganan kontrak proyek-proyek jalan. Ini dilakukan untuk menata banyaknya paket pekerjaan yang akan berjalan secara lebih efektif.
Dengan dimulainya proses tender proyek baru ini, Otorita IKN semakin menunjukkan progres yang signifikan dalam pembangunan tahap kedua IKN. Basuki optimistis bahwa dengan anggaran yang sudah tersedia dan mekanisme tender yang jelas, berbagai proyek infrastruktur di IKN dapat selesai sesuai jadwal. Para pelaku usaha di sektor konstruksi dan pengadaan barang/jasa diharapkan dapat mempersiapkan diri untuk ikut serta dalam lelang proyek-proyek strategis ini.
Tender Proyek Baru
Berikut rincian rencana Tender Proyek Baru yang akan dilelang:
- Pembangunan Jalan di KIPP: Nilai proyek sebesar Rp 3,4 triliun untuk menyelesaikan pembangunan jalan di subwilayah 1A, 1B, dan 1C, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas di kawasan inti pusat pemerintahan.
- Penataan Kawasan Sepaku: Fokus pada penataan kawasan Sepaku untuk mencegah perkembangan kawasan kumuh, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang terintegrasi dan layak huni.
- Fasilitas Yudikatif dan Legislatif: Pembangunan gedung DPR, MPR, DPD, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), serta hunian untuk anggota DPR dan hakim. Proyek tersebut dijadwalkan mulai digarap pada 2025, dengan target selesai pada 2028.
- Pengembangan Ekosistem Pendukung: Pembangunan fasilitas seperti pusat kuliner, hotel, dan hunian komersial melalui investasi swasta.
Dengan adanya anggaran yang jelas dan proses tender proyek baru yang terorganisir, Otorita IKN berharap proyek-proyek ini akan segera dilaksanakan dan mendukung perkembangan IKN sebagai ibu kota negara masa depan. Untuk dapat mengetahui Tender pekerjaan pada Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) anda dapat melihat langsung ke website SPSE Nasional dari LKPP.
Untuk membantu para pelaku usaha yang tertarik mengikuti proses pengaan/tender proyek baru, Tenderkita.com hadir sebagai platform yang menyediakan informasi lengkap tentang peluang tender di sektor pemerintah dan swasta. Website Tender Kita menyajikan berbagai daftar tender, mulai dari edukasi pengadaan dan tender hingga panduan tentang cara mengikuti lelang, sehingga mempermudah pengguna dalam mempersiapkan diri dan memperoleh akses ke proyek-proyek besar. Dengan menggunakan Tenderkita, para pengusaha dapat memaksimalkan peluang mereka untuk terlibat dalam pembangunan ibu kota negara baru ini.
